Bangun Birokrasi yang Bersih dan Melayani, BKPSDM Gelar Sosialiasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya untuk pencegahan dan penanganan benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsibel.

Rabu, 6 April 2022, BKPSDM Kabupaten Purworejo mengadakan Sosialisasi Benturan Kepentingan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo secara virtual di Aula BKPSDM. Dalam laporannya, Kepala BKPSDM Fithri Edhi Nugroho, S.E., M.M mengatakan Sosialisasi Benturan Kepentingan diselenggarakan guna menjadi pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Kemudian acara Sosialisasi Benturan Kepentingan Kabupaten Purworejo Tahun 2022 dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo mengisi drs. Said Romadhon. Dalam sambutannya, beliau memaparkan tentang konflik kepentingan dan beberapa contohnya.

Selanjutnya acara diisi oleh paparan dari Inspektur Kabupaten Purworejo Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir, MPA dan Sutikto, S.H., M.Acc Auditor Ahli Muda yang memaparkan tentang benturan kepentingan. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya. Harapannya akan tercipta budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara, menegakkan integritas serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, papar Pemateri.

Perlu ada kejujuran dan keberanian dari ASN ketika mengalami situasi benturan kepentingan untuk melaporkan kepada atasan langsung. SOP dan Lembar Form Pelaporan Benturan Kepentingan  difungsikan untuk mengidentifikasikan dan memetakan situasi benturan kepentingan di semua aspek pemerintahan. Jika penanganan benturan kepentingan tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi potensi fraud bahkan korupsi, karena situasi benturan kepentingan merupakan entry point menuju terjadinya penyimpangan dan pelanggaran. (Bara-red)

Video Terkait: