Wakil Bupati Buka Bimtek SAKIP 2026, Dorong Kinerja Pemerintah Berdampak Nyata

BKPSDM– Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 di Ruang Arahiwang, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh BKPSDM Kabupaten Purworejo ini diikuti oleh Tim SAKIP tingkat kabupaten yang terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (kecuali kecamatan). Bimtek ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi manajemen kinerja sekaligus meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pelaksanaan kegiatan menghadirkan narasumber dan pendamping dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang memberikan arahan, pendalaman materi, serta penguatan implementasi SAKIP. Upaya ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terukur.
Salah satu narasumber, Andi Rahadian, menyampaikan bahwa capaian nilai SAKIP Kabupaten Purworejo dalam beberapa tahun terakhir berada pada kategori B (Baik). Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja yang terus berkembang. Meski demikian, ia menekankan bahwa masih diperlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa SAKIP tidak sekadar menjadi instrumen administratif, melainkan harus berfungsi sebagai alat manajemen yang mampu memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap setiap perangkat daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, sehingga program dan kegiatan benar-benar berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran atau terlaksananya kegiatan, tetapi dari sejauh mana hasilnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan daerah.
Melalui Bimtek ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta meningkatkan kapasitas dalam menerapkan manajemen kinerja yang lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil.

“Mari kita perkuat sinergi dan komitmen bersama agar nilai SAKIP Kabupaten Purworejo dapat meningkat minimal ke kategori BB (Sangat Baik). Namun yang paling penting, capaian tersebut harus bermuara pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman perangkat daerah terhadap seluruh siklus implementasi SAKIP, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
Dengan dukungan pendampingan dari KemenPANRB, Pemerintah Kabupaten Purworejo optimistis mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil demi pelayanan terbaik kepada masyarakat.