Amanah Baru untuk Penguatan Tata Kelola Kepegawaian Daerah

PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelaksanaan mutasi dan rotasi jabatan yang dilaksanakan pada Selasa, 23 Juni 2026, di Pendopo Kabupaten Purworejo. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan organisasi. Salah satu pejabat yang mendapatkan amanah baru dalam mutasi tersebut adalah Dwita Puspitasari Novebriarti, S.H., yang kini dipercaya mengemban tugas sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purworejo setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Mutasi jabatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pengembangan karier aparatur sipil negara sekaligus optimalisasi kinerja perangkat daerah. Dengan pengalaman yang dimiliki dalam bidang organisasi dan tata kelola pemerintahan, diharapkan pejabat yang mendapat amanah baru mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan mutasi dan rotasi pejabat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan sinergi antarperangkat daerah, serta memastikan keberlangsungan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi guna mewujudkan birokrasi yang semakin profesional dan berorientasi pada hasil. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan manajemen ASN, BKPSDM diharapkan terus berinovasi dalam mendukung reformasi birokrasi, pengembangan kompetensi pegawai, penguatan sistem merit, serta peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian. Kehadiran Sekretaris BKPSDM yang baru diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal organisasi, mempercepat pencapaian target kinerja, dan mendorong terwujudnya tata kelola kepegawaian yang semakin modern dan akuntabel.