Sosialisasi Kebijakan JFA dan Monitoring Pemutakhiran Data Sibijak Bangkom

YOGYAKARTA – BKPSDM Kabupaten Purworejo bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Sosialisasi Kebijakan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Monitoring Pemutakhiran Data Sibijak Bangkom pada Selasa (14/7) di Yogyakarta. Kegiatan tersebut diikuti sebagai bentuk sinergi antara perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian dan pengawasan internal dalam pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor serta pemanfaatan aplikasi Sibijak Bangkom (Sistem Informasi Bina Jabatan Auditor Berkualitas – Pengembangan Kompetensi). BKPSDM sebagai perangkat daerah yang membidangi manajemen kepegawaian, termasuk pembinaan jabatan fungsional, berkolaborasi dengan Inspektorat Daerah dalam mendukung pengelolaan JFA agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kolaborasi tersebut mencakup penguatan pemahaman kebijakan terbaru JFA sekaligus optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengembangan kompetensi auditor.

Sibijak Bangkom merupakan platform digital yang dikelola oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) BPKP. Sistem ini digunakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Auditor untuk memantau, mencatat, serta melaporkan pelaksanaan pengembangan kompetensi auditor, khususnya pemenuhan kewajiban 60 Jam Pembelajaran (JP) dalam kurun waktu tiga tahun. Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai kebijakan terbaru terkait Jabatan Fungsional Auditor, mekanisme pemutakhiran data pada aplikasi Sibijak Bangkom, serta pentingnya ketepatan dan kelengkapan data pengembangan kompetensi auditor. Partisipasi BKPSDM dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pembinaan Jabatan Fungsional Auditor serta mendukung peningkatan profesionalisme dan kompetensi APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Selain itu, pemanfaatan Sibijak Bangkom secara optimal juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan pengembangan kompetensi auditor yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan berbasis digital, sehingga kualitas pengawasan internal pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan.