Rapat Percepatan Penerapan Manajemen Talenta

PURWOREJO – Selasa (10/2), bertempat di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purworejo, dilaksanakan rapat koordinasi percepatan penerapan manajemen talenta. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Purworejo, Agung Wibowo, A.P., M.M., bersama sejumlah pejabat struktural dan staf terkait yang tergabung dalam Tim Kerja Komite Talenta BKPSDM. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Dwita Puspitasari Novebriarti, S.H. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari proses pendampingan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta. Kegiatan difokuskan pada penguatan pemahaman serta kesiapan teknis Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengimplementasikan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Kompetensi ASN BKPSDM Kabupaten Purworejo, Atanasius Wisnu Pradana, S.H., memaparkan sekaligus mensimulasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA), yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh BKN sebagai instrumen pendukung penerapan manajemen talenta ASN. Disampaikan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Purworejo masih berada pada tahap sinkronisasi dan pemadanan data, khususnya penarikan data dari Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Data SIASN tersebut nantinya akan menjadi komponen utama dalam aplikasi SIMATA. Penentuan PNS dalam nine box talent didasarkan pada sejumlah komponen dan unsur penilaian yang sebagian besar bersumber dari SIASN, sehingga akurasi dan kelengkapan data menjadi faktor yang sangat krusial dalam proses manajemen talenta. Lebih lanjut ditegaskan bahwa penerapan manajemen talenta ASN merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Satu Data ASN yang digaungkan oleh BKN. Oleh karena itu, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap validitas data kepegawaian masing-masing, tidak semata-mata bergantung pada pengelola kepegawaian di perangkat daerah maupun BKPSDM.