Pemprov Jateng Selenggarakan Rakor Percepatan FLPP

SEMARANG-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebagai bagian dari upaya mendukung target nasional 3 juta rumah. Rapat berlangsung di Gedung Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Kamis (25/9/2025).

Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekretaris Daerah Sumarno, Asisten Ekonomi Pembangunan Sujarwanto Dwiatmoko, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng Boedyo Dharmawan. Para kepala daerah atau perwakilan dari 35 kabupaten/ kota juga turut mengikuti pertemuan bersama perwakilan perbankan, dan pengembang, termasuk perwakilan dari BKPSDM Kabupaten Purworejo juga turut hadir dalam rakor dimaksud

FLPP merupakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) yang diluncurkan sejak 2021. Melalui program itu, masyarakat dapat memperoleh berbagai kemudahan, seperti uang muka ringan, pembebasan biaya premi asuransi, cicilan terjangkau, serta bunga maksimal lima persen.

Berkaitan dengan hal itu, maka kendala-kendala yang ada harus dibahas dalam rapat bersama, baik dengan pengembang, perbankan, maupun pemerintah kabupaten/ kota. Sehingga, segala kendala yang ada bisa ditangani.

Luthfi membeberkan, sejumlah kendala yang ditemui antara lain, lambannya proses perizinan serta keterlambatan penyediaan sarana dan prasarana dasar, seperti penyaluran air bersih melalui PDAM, dan sambungan listrik dari PLN. Pemprov Jateng mendorong agar pelayanan perizinan dipersingkat, maksimal 10 hari kerja, termasuk proses pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini agar pengembang bisa bergerak cepat, sehingga masyarakat segera memperoleh rumah layak huni.

Hasil rapat akan ditindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur kepada bupati/ wali kota dan pengembang. Pemprov Jateng berharap langkah tersebut mempercepat distribusi rumah layak huni, dan mendukung target pemerintah pusat dalam pelaksanaan program 3 juta rumah.