Selasa Sinau #10 BKPSDM Purworejo Bahas Pengadaan Barang/Jasa yang Kredibel, Transparan, dan Akuntabel

BKPSDM– Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai terkait tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, BKPSDM Kabupaten Purworejo kembali menyelenggarakan kegiatan Selasa Sinau #10 pada Selasa, 21 Juli 2026, bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Purworejo.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari upaya pembelajaran berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada kesempatan tersebut, hadir sebagai narasumber Andhi Pilasusianto, A.Md. dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Mengusung tema "Menuju Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Kredibel, Transparan, dan Akuntabel: Sosialisasi PBJ serta Pencatatan Non Tender dan Swakelola di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Purworejo", narasumber menyampaikan berbagai ketentuan dan kebijakan terbaru mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah.

Dalam pemaparannya dijelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pencatatan pengadaan melalui metode non tender dan swakelola, termasuk pentingnya administrasi yang tertib dan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana para peserta memanfaatkan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPSDM. Melalui diskusi tersebut diharapkan seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama sehingga mampu melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui penyelenggaraan Selasa Sinau #10 ini, BKPSDM Kabupaten Purworejo berharap seluruh pegawai semakin memahami regulasi dan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).