Rekonsiliasi Data JF AKPD di Bali

DENPASAR - Rekonsiliasi Data Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (JF AKPD) Tahun 2024 di laksanakan di Gedung Keuangan Negara 1 Denpasar, Bali pada Rabu-Kamis (15-16/5). Dua orang dari Pemerintah Kabupaten Purworejo hadir langsung dalam kegiatan tersebut yaitu Ahmad Rizqi Gunawan, A.Md dan Eko Sigit Purwanto, A.Md. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tersebut memiliki tujuan utama untuk Sinkronisasi, Pemutakhiran dan Rekonsiliasi data JF AKPD serta menjadi forum diskusi antara Kementerian Keuangan dengan instansi pengguna di daerah serta untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkait dengan JF AKPD. Begitulah kutipan dari Sambutan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho. Dalam sambutan lain, Sekretaris DJPK Kementerian Keuangan, Ludiro juga menyatakan bahwa saat ini terdapat 4104 JF AKPD yang terdapat di database Kementerian Keuangan, sebelum adanya rekon tanggal 15 dan 16 Mei 2024 tersebut. JF AKPD tersebut sebagian besar berasal dari delayering atau penyetaraan dari eselon III dan eselon IV. Lebih lanjut ditegaskan bahwa JF AKPD nantinya akan diubah nomenklaturnya menjadi JF Analis Keuangan Negara. Dalam sesi Forum Group Discussion (FGD) yang dipandu oleh Ani Wardati dan Indra dari Kementerian Keuangan. Terkait dengan JF AKPDD, Pemda, Pemkab/Pemkot harus memperhatikan 4 aspek yaitu Penyusunan Kebutuhan, Manajemen Kinerja, Manajemen Karier dan Diklat sehingga segala sesuatu yang terkait dengan JF AKPD tercover didalamnya. Untuk sesi Rekonsiliasi data sendiri setiap Pemda, Pemkab atau Pemkot dipanggil satu per satu untuk melaporkan kondisi JF AKPD di instansinya untuk mengetahui jumlah dan lokasi penempatannya di unit kerja masing-masing instansi.