PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN BKD KABUPATEN PURWOREJO

Purworejo, 30 Januari 2020 – Kepala BKD Kabupaten Purworejo melakukan Sosialisasi kepada seluruh pegawai BKD Kabupaten Purworejo mengenai "Pengendalian Gratifikasi Pada Penyelenggaraan Pelayanan BKD Kabupaten Purworejo”.

Dalam kesempatan itu, Kepala BKD Kabupaten Purworejo menjelaskan bahwa subjek yang terkena gratifikasi ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang disebut sebagai Penyelenggara Pemerintah, baik itu TNI/POLRI, BUMD serta Penyelenggara Pemerintah lainnya.

"Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan yakni diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon atau rabat, voucher, point, reward dan yang berlaku secara umum di luar kedinasan, selain itu apapun yang diperoleh berkaitan dengan pelayanan, pemberian, tupoksi atau kedinasan disebut gratifikasi,".

Sementara itu, Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi BKD Kabupaten Purworejo,  menegaskan bahwa tidak semua tindakan gratifikasi bisa dipidanakan, hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam pasal yang disebutkan yakni pasal 12B UU ayat (1) Pemberantasan tindak pidana korupsi saja yang bertentangan dengan hukum.

Gratifikasi dibagi menjadi dua yakni Gratifikasi ilegal dan non legal dianggap suap atau ilegal yang berhubungan dengan jabatan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya sementara itu gratifikasi non legal hadiah yang diberikan diluar kedinasan dan tidak ada unsur jabatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Kabupaten Purworejo mengatakan bahwa BKD Kabupaten Purworejo sudah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BKD Kabupaten Purworejo berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 700/55/2020 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan BKD Kabupaten Purworejo tanggal 3 Januari 2020.