HASILKAN STANDAR YANG TEPAT, VALID, DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, PUSBIN JFK GELAR FGD

Bogor – Humas BKN, Salah satu dari lima poin sentral pembangunan Kabinet Indonesia maju adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Menjadi tantangan besar bagi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (Pusbin JFK) terkait arahan Presiden mengenai pengurangan layer birokrasi eselon 3 dan 4 yang akan dialihkan ke jabatan fungsional,” ungkap Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Pedoman Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Kepegawaian yang digelar Pusbin JFK pada Kamis (05/03/2020) di Royal Safari Garden Hotel, Cisarua – Bogor. “Hal ini in line dengan apa yang akan Pusbin JFK lakukan pada FGD ini, yaitu dalam rangka penyusunan pedoman pembuatan penilaian hasil akhir pejabat fungsional,” tambahnya.

Kepala Pusbin JFK Herman mengungkapkan bahwa dalam menyusun pedoman standar kualitas hasil kerja jabatan fungsional kepegawaian ini membutuhkan wawasan tambahan terkait apa saja yang harus dicermati untuk menghasilkan standar yang tepat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hadir dalam FGD tersebut Aditayani Indra Kukila, M.Psi., Psikolog sebagai narasumber.

Selanjutnya materi yang dihadirkan dalam FGD antara lain mengenai competency based assessment dan teknik interview serta penyusunan instrumen. FGD yang dilaksanakan dari tanggal 5 – 7 Maret 2020 ini fokus pada pemaparan draft pedoman penyusunan dan penilaian standar kualitas hasil kerja JFK oleh tim penyusun.

Dalam menjalankan pembinaan jabatan fungsional kepegawaian, Pusbin JFK membina 3 Jabatan fungsional kepegawaian, antara lain: Assessor SDM Aparatur, Auditor SDM Aparatur dan Analis SDM Aparatur. Sekretaris Utama BKN dalam sambutannya juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan SDM dengan mengoptimalkan sistem Angka Kredit (AK) untuk Jabatan Fungsional yang penilaiannya bersifat efektif dan transparan. (sumber : www.bkn.go.id)