Desk Penyesuaian Rencana Penataan Internal dengan Peta Jabatan

PURWOREJO – Dalam rangka menyesuaikan kebijakan manajemen kepegawaian berbasis digital yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purworejo melaksanakan Desk Penyesuaian Rencana Penataan Internal dengan Peta Jabatan bersama perangkat daerah pengusul pada Kamis (4/6). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas berlakunya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi dalam rangka Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara. Melalui ketentuan tersebut, setiap proses pengangkatan, pemindahan, maupun pemberhentian ASN wajib memperoleh persetujuan melalui aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Penerapan aplikasi I-Mut tidak hanya berlaku untuk mutasi antarinstansi, tetapi juga mencakup penataan pegawai di lingkungan internal perangkat daerah. Setiap rencana pemindahan pegawai harus sesuai dengan peta jabatan, kebutuhan organisasi, serta dokumen perencanaan kepegawaian yang telah tercantum dalam SIASN. Apabila jabatan tujuan tidak tersedia pada unit kerja yang dituju atau tidak sesuai dengan peta jabatan yang berlaku, sistem akan secara otomatis memberikan notifikasi penolakan. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, BKPSDM Kabupaten Purworejo bersama perangkat daerah melaksanakan desk pembahasan guna menyinkronkan rencana penataan pegawai internal dengan peta jabatan yang tersedia pada masing-masing perangkat daerah. Melalui kegiatan ini, setiap usulan perpindahan pegawai dapat diverifikasi lebih awal sehingga proses penataan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan desk ini juga menjadi sarana koordinasi dalam memastikan bahwa distribusi dan mobilitas talenta ASN dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan terencana. Dengan penataan pegawai yang selaras dengan kebutuhan organisasi serta didukung data kepegawaian yang akurat, diharapkan kinerja perangkat daerah semakin optimal dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.