Kabid PPIPKA BKPSDM Hadiri Sosialisasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

SURAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purworejo, termasuk perwakilan dari BKPSDM, BPKPAD, Inspektorat Daerah, Dinkominfostasandi dan instansi terkait, menghadiri kegiatan Sosialisasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Lorin Solo Hotel pada hari Kamis-Jum'at, 4-5 Juni 2026. BKPSDM Kabupaten Purworejo diwakili oleh Kepala Bidang PPIPKA, Asti Setyaningrum, S.Psi., M.M. yang hadir bersama staf. 

Sosialisasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Diskomindodigi) Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pemahaman mengenai arah kebijakan, strategi, dan mekanisme pelaksanaan evaluasi kinerja kepada seluruh perangkat daerah. Kegiatan ini secara spesifik bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pemahaman: Memastikan setiap Perangkat Daerah (OPD) memahami indikator penilaian transformasi digital secara mendetail.
2. Mendorong Kepatuhan: Mempersiapkan pemerintah daerah dalam melaksanakan evaluasi.
3. Optimalisasi Pelayanan: Mendorong birokrasi pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan transparan melalui integrasi sistem digital.

Kegiatan ini menekankan beberapa poin strategis nasional dan daerah demi mendorong keterpaduan layanan digital diantaranya :

- Penyelarasan Indikator Evaluasi: Pembahasan mendetail mengenai indikator instrumen penilaian kinerja pemerintah digital agar sesuai dengan arah kebijakan pusat.
- Kompetensi Digital ASN: Mengukur dan meningkatkan kesiapan serta kapasitas aparatur sipil negara dalam mengoperasikan ekosistem digital.
- Manajemen Layanan Digital: Standarisasi pengelolaan infrastruktur, integrasi aplikasi, dan keamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah.
- Kepuasan Pengguna (User Satisfaction): Mengedepankan kualitas layanan berbasis masyarakat (citizen-centric) agar aplikasi yang dibangun memberikan dampak nyata.
- Penyusunan Regulasi: Menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk memberikan masukan kontekstual terhadap Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pemerintah Digital.