Desk Pengukuhan Jabatan Pelaksana

PURWOREJO – Dalam rangka menindaklanjuti amanat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah, BKPSDM Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Kamis (19/2), bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Purworejo. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang MPPKA BKPSDM Kabupaten Purworejo, Atanasius Wisnu Pradana, S.H., dengan menghadirkan narasumber utama Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Dwita Puspitasari Novebriarti, S.H. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memastikan kesesuaian perubahan nomenklatur jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rapat tersebut, BKPSDM Kabupaten Purworejo mengundang sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Sebagai tindak lanjut, hasil rapat koordinasi tersebut akan diproses melalui Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) guna memperoleh rekomendasi pengukuhan jabatan pelaksana dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penerbitan Keputusan Bupati Purworejo. Ke depan, BKPSDM Kabupaten Purworejo akan terus melaksanakan rapat koordinasi serupa bagi perangkat daerah lainnya yang jabatan pelaksananya belum dikukuhkan dalam nomenklatur jabatan pelaksana yang baru, guna memastikan tertib administrasi kepegawaian dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.